Home ยป Hukum

Tiket Gratis Termasuk Gratifikasi, Lapor ke KPK

Jumat, 14 September 2018 14:22
Tiket Gratis Termasuk Gratifikasi, Lapor ke KPK
Bulungan Post

Ilustrasi

HukumWatch.com-  Berdasarkan hasil analisa Direktorat Gratifikasi, pemberian tiket gratis masuk dalam kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan.

Jika ada pejabat atau pegawai pemerintahan yang menerima tiket gratis, maka diwajibkan untuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Imbauan itu disampaikan KPK melalui akun instagram Official.kpk sebagaimana dikutip HukumWatch, Jumat (14/9/2018).

Pelaporan gratifikasi wajib dilakukan paling lambat 30 hari kerja setelah pemberian itu diterima.

Setelah perayaan Asian Games 2018, KPK menerima 19 laporan dari pejabat atau pegawai pemerintah yang menerima gratifikasi dalam bentuk tiket.

Tiket gratis yang diberikan macam-macam, baik itu berupa tiket untuk upacara pembukaan, penutupan, serta tiket menonton pertandingan selama Asian Games.

 Baca juga: Tes Pemahaman Gratifikasi di E-learning Gratifikasi

Bagi penerima gratifikasi diancam hukum sebagaimana bunyi pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (HukumWatch)

Editor: Sriwidiah Rosalina Bst
Sumber: HukumWatch

Tags: Gratifikasi Tiket Gratis
Komentar