Soal GDPR, Direktur ACC Jelaskan Data Privasi Dilindungi Undang-Undang

Senin, 7 Mei 2018 18:47
Soal GDPR, Direktur ACC Jelaskan Data Privasi Dilindungi Undang-Undang
ACC/HukumWatch

Ketua ACC Sulawesi Abdul Muttalib

Laporan Wartawan HukumWatch, Widya

HukumWatch.com, Makassar- Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) diberlakukan 25 Mei 2018 di 28 negara Uni Eropa.

Dikutip laman resmi GDPR Senin (7/5/2018) aturan ini dipublikasikan sejak 25 Mei 2016 dan baru diterapkan tahun ini di tanggal yang sama.

Aturan ini menetapkan berbagai persyaratan baru tentang bagaimana perusahaan mengumpulkan dan memproses informasi pribadi penggunanya.

Salah satunya adalah verifikasi persetujuan individu.

Jadi, perusahaan harus dapat membuktikan bahwa data pribadi penggunanya diperoleh persetujuan individu.

Terkait perlindungan data pribadi, Ketua Anticorruption Committee (ACC) Sulawesi Abdul Muttalib beranggapan hal tersebut memang penting dilakukan karena berkaitan dengan kedaulatan negara.

"Data pribadi adalah data privasi. Tidak boleh dengan dalih integrasi invasi bisnis pemerintah melegalkan data warga negara pada sektor bisnis," kata Talib saat diwawancara di redaksi HukumWatch, Senin (7/5/2018).

"Penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan," kata Talib.

Lebih lanjut, Talib menjelaskan setiap orang yang  melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (UU/19/2016) Pasal 26 UU ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: 

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)  diatur dalam peraturan pemerintah. (Widya/HukumWatch)

Penulis: Sriwidiah Rosalina Bst
Editor: Ramdha Mawaddha
Sumber: HukumWatch

Tags: ACC Uni Eropa UU ITE
Baca Juga:
Komentar