ACC Sulawesi Pertanyakan Integritas Panwas Toraja Utara

Kamis, 9 Agustus 2018 19:12
ACC Sulawesi Pertanyakan Integritas Panwas Toraja Utara
Ilham Mangenre/Hukumwatch

Sekretaris Eksekutif AntiCorruption Committee (ACC) Sulawesi Abdul Kadir Wakanubun saat berbincang tentang seluk-beluk aktivis antikorupsi bersama Reporter HukumWatch Ramdha Mawaddha, Rabu (25/42018). [Ilham Mangenre/HukumWatch]

Laporan Wartawan HukumWatch, Didit Hariyadi

HukumWatch.com, Makassar- Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mempertanyakan integritas panitia pengawas pemilu Kabupaten Toraja Utara lantaran meloloskan bacaleg eks napi korupsi.

Panwas Toraja Utara menerima gugatan bakal calon legislatif dari partai PKPI, Joni Kornelius Tondok, tertuang dalam surat nomor 001/PS/SN.20/VII/2018.

Padahal, Joni merupakan mantan terpidana kasus korupsi dana pemberdayaan perempuan, pengadaan barang dan jasa, biaya mobilitas, kegiatan DPRD Tana Toraja pada 2002-2003.

Baca juga: KPK Temukan Tiga Kelemahan Tata Kelola Dana Pendidikan PTN

“Publik patut mempertanyakan integritas Panwas Toraja Utara ini,” kata Kadir Wokanubun, Sekertaris Eksekutif ACC Sulawesi, Kamis (9/8/2018).

Tak hanya itu, lanjut dia, putusan Panwas tersebut juga menunjukkan ketidakcermatan dalam memberikan pertimbangan hukum, sebab menerima gugatan itu lantaran berdalil HAM [Hak Asasi Manusia] semata.

Menurut Kadir, tak seharusnya gugatan itu diterima, sekalipun mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang mengakomodir bacaleg terpidana perkara pidana umum.

Baca juga: Mabes Polri Minta Warga Rekam Video Ulah Polisi, Jangan Segan!

Baca juga: Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan Sama, Menurut Hukum Perdata

Putusan ini dinilai tak mempertimbangkan PKPU 20 Tahun 2018 sebagai salah satu dasar hukum KPU dalam menetapkan syarat  bacaleg, sehingga menolak terpidana kasus korupsi.

“Logika ini menunjukkan ketidakpahaman Panwas tentang pemilu berintegritas yang tentunya dimulai dari tahapan seleksi bacaleg,” ucap Kadir.

Baca juga: Beda Pidana Penjara dan Kurungan

Oleh karena itu, ACC mendesak KPU RI melakukan upaya hukum agar tidak meloloskan orang terpidana kasus korupsi berdasarkan PKPU No. 20 tahun 2018, dan memberikan dukungan penuh KPU Toraja Utara.

“Kita juga mendesak Bawaslu RI, DKPP serta semua stakholder terkait pemilu untuk mendukung upaya KPU RI menolak bacaleg terpidana kasus korupsi.”

Sebelumnya, Panwaslu Toraja Utara ini membatalkan berita acara KPU setempat terkait Joni yang tak memenuhi syarat sebagai Bacaleg Dapil IV pada 2019. (Didit Hariyadi/HukumWatch)

Penulis: Didit Hariyadi
Editor: Ramdha Mawaddha
Sumber: HukumWatch

Tags: Anticorruption Committee ACC Panwaslu Toraja Utara Caleg PKPU 20 Tahun 2018 PKPU
Baca Juga:
Komentar